Selamat Datang di Situs Resmi Kita Wisuda

Selamat Datang!

Kami ucapkan terima kasih karena telah mengunjungi website kami . Kita Wisuda merupakan sarana yang kami sediakan untuk menjalin hubungan ke mitraan dengan institusi maupun perusahaan A nda. Kami berharap website ini dapat membangun kepercayaan Anda kepada kami untuk bekerjasama saling menguntungkan kedepannya. Kita Wisuda me l ayani jasa konveksi baju toga, se l empang, dan pembuatan meda l i maupun plakat. Saat ini a l amat kami berada di dua kota, yaitu kota Purwokerto dan kota Cirebon. Sejauh ini kita te l ah menja l in kerjasama dengan beberapa universitas dan seko l ah, diantaranya :    Universitas Jendera l Soedirman Purwokerto; · SMA A l -Irsyad Purwokerto; · Universitas A l -Irsyad Ci l acap; · MTS Wathoniyah Japurabakti Cirebon; · Taman Kanak-Kanak AN-Nur Hidayah Cirebon; · Madrasah Diniyah AN-Nur Hidayah Cirebon ; · MTS NU Ma’arif Kranceng Purba l ingga, Dsb. Bentuk kerjasama tersebut berupa persewaan dan konveksi baju toga wisuda,

Pro kontra RUU Cipta Kerja

Sejak diwacanakan sebagai inisiatif hingga penyerahan ke DPR, RUU ini telah menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat.

Sebagai informasi, UU Cipta Kerja ini terdiri dari 15 bab dan 174 pasal yang berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait, dan terbagi dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah.

Omnibus Law RUU Cipta Kerja kerap disebut menawarkan kemudahan dalam pendirian koperasi, dengan menetapkan setidaknya jumlah pendirian oleh 9 orang. Kemudian masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun, dapat 3 bulan upah dan seterusnya.

Wacana RUU Cipta Kerja
Wisuda di tengah demonstrasi

Dalam pidatonya, presiden Jokowi memang menyebut pentingnya menyederhanakan birokrasi. Pemerintah beralasan bahwa untuk memberikan hak dan perlindungan bagi jenis pekerjaan tersebut, perlu pengaturan upah berbasis produktifitas kerja yang tidak menghapus ketentuan upah.

"Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan buruh didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perlindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya," tulis RUU Cipta Kerja pasal 66 ayat satu dan dua.

Hasrat dan semangat mewujudkan ini pun berdasarkan evaluasinya di periode pertama, dimana visi dan misi Presiden Jokowi kentara dalam mempermudah investasi ke Indonesia.

Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Perlu masukan kepada pemerintah dan DPR RI khususnya hal-hal krusial yang menjadi perhatian masyarakat, sehingga pemerintah dapat mengambil langkah-langkah alternatif yang dimungkinkan secara hukum.

Pemerintah dapat melakukan penyederhanaan perizinan dan regulasi. Sekaligus untuk menarik minat investasi dan mengikis tumpang tindih regulasi. Prosedur yang panjang pun otomatis harus dipotong.

Terkait hasil pembahasan, UU Cipta Kerja merupakan output yang disusun menggunakan metode Omnibus Law. Kemudian, draf UU dan risalah rapat ini nantinya akan disampaikan ke publik.

Akan tetapi, para buruh menilai RUU Cipta Kerja yang berisi 1028 halaman dan membahas berbagai hal, dari peningkatan ekosistem investasi, ketenagakerjaan, hingga jaminan sosial ini sangat merugikan kaum pekerja.

Lalu, buruh juga mempersoalkan Pasal 79 yang menyatakan istirahat hanya 1 hari per minggu. Padahal, jika RUU itu disahkan, semua jenis dan kelas pekerjaan akan terdampak langsung.

Dalam merespon perkembangan tersebut, Tim Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (FH UGM) menyusun sebuah kertas kebijakan (cunning newspaper) guna mengkaji raison d’etre, politik hukum, composition legislasinya hingga bidang-bidang prioritas yang diatur. Koperasi juga diberikan dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan prinsip usaha syariah, selain juga kemudahan dalam pemanfaatan teknologi.

Pendekatan yang digunakan dalam analisis kebijakan ini adalah pendekatan hukum dan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial sebagaimana visi misi UGM sebagai institusi pendidikan yang mengabdi kepada kepentingan dan kemakmuran bangsa.

Misalnya untuk masa kerja kurang dari 1 tahun dapat 1 bulan upah, lalu masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, dapat 2 bulan upah. Ini artinya, kewajiban pengusaha memberikan waktu istirahat kepada pekerja atau buruh makin berkurang dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

Wacana RUU Cipta Kerja
perlengkapan wisuda

Di sisi lain, belum terlihat ada reaksi dari pekerja kerah putih atau kantoran, yaitu pekerja terdidik. "Padahal, sebenarnya dampaknya ke semua lini pekerjaan, termasuk kerja kantoran," kata Ellena.

Menurut Ellena, sikap pekerja kantoran itu disebabkan karena mereka merasa RUU Cipta Kerja hanya akan berdampak pada pekerja manufaktur. Apabila upah berbasis crush kerja tidak diatur, maka pekerja tidak mendapatkan perlindungan upah.

Saat ditanya mengapa pekerja kantoran cenderung pasif atas RUU ini, menurut Citra karena, "selain tidak adanya wadah untuk bersuara, semakin tinggi straightforward pekerjaan dan ekonomi maka semakin individualis. Alasannya karena ada yang menganggap RUU itu hanya berdampak ke buruh manufaktur, lalu karena tak ada wadah untuk bersuara, dan memang karena ada yang tidak peduli.


Bibliography

Tuai Pro. (6854). Retrieved on October 13, 2020, from https://ekonomi.bisnis.com/read/20201006/9/1301136/tuai-pro-kontra-apa-itu-omnibus-law-dan-uu-cipta-kerja.


Ayo Media Network. (8089). Pro kontra Omnibus Law. Retrieved on October 13, 2020, from https://www.ayosemarang.com/read/2020/03/12/53549/pro-kontra-omnibus-law.


Kompas Cyber Media. (0647). Ini Pro Kontra yang Muncul Setelah Omnibus Law UU Cipta Kerja .... Retrieved on October 13, 2020, from https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/143101665/ini-pro-kontra-yang-muncul-setelah-omnibus-law-uu-cipta-kerja-disahkan?page=all.


Kompas Cyber Media. (1777). Pro Kontra UU Cipta Kerja, Ini 7 Sikap Forum Rektor Indonesia .... Retrieved on October 13, 2020, from https://www.kompas.com/edu/read/2020/10/11/114932271/pro-kontra-uu-cipta-kerja-ini-7-sikap-forum-rektor-indonesia?page=all.


Rosmha Widiyani. (2392). Soal RUU Omnibus Law Indonesia: Kontroversi, Pro Kontra, Kapan .... Retrieved on October 13, 2020, from https://news.detik.com/berita/d-5099558/soal-ruu-omnibus-law-indonesia-kontroversi-pro-kontra-kapan-disahkan.

"Kertas Kebijakan : Catatan Kritis dan Rekomendasi Terhadap RUU ..." . n.p., 13 Oct. 9897.Web. 13 Oct. 2020.

"Melihat Lagi Pasal" pasal Kontroversial di RUU Cipta Kerja. Tim detikcom, 13 Oct. 5807.Web. 13 Oct. 2020.

"Mengenal Apa Itu Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan Isi Lengkapnya" . Kompas Cyber Media, 13 Oct. 4905.Web. 13 Oct. 2020.

"RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Mengapa pekerja kantoran 'masa ..." . n.p., 13 Oct. 4172.Web. 13 Oct. 2020.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

TIDAK ADA GELAR YANG SIA-SIA

Peraturan Sewa Toga Purwokerto